NGAWI (Jurnaljatim.com) – Klaim kemenangan dari dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden, dinilai membuat masyarakat bingung untuk percaya yang mana. Hal itu bisa berpotensi memunculkan adanya saling tuduh berbuat kecurangan. Isu gerakan People Power pun mulai meramaikan media sosial.
Ketua PC NU Kabupaten Ngawi, KH. Ahmad Ulinnuha Rozy, mengimbau kepada masyarakat menolak isu ‘people power‘, yang kini tengah diisukan masif menjelang pengumunan hasil penghitungan suara resmi KPU RI.
“Atas nama PCNU Ngawi dan warga NU Kab.Ngawi menyatakan jelas tidak setuju dengan People Power terkait dengan hasil pemilu,” imbau ketua PCNU.
Menurutnya, people power berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Selain itu, juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan atau inkonstitusional.
“Seluruh rangkaian proses Pemilu (Pilpres & Pileg) sudah dilalui dengan konstitusional, baik, lancar, sukses. Tinggal satu tahapan lagi, yaitu pengumuman KPU tanggal 22 Mei nanti. Semua itu berjalan di atas rel hukum yang sudah di sepakati” kata Yai Ulil sapaan akrab KH. Ahmad Ulinnuha Rozy, Selasa (14/05/2019).
Pria yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Temulus, Mantingan , Ngawi itu juga mengajak masyarakat untuk mempercayakan semua urusan pemilu kepada yang berkompeten.
“Mari kita hindari people power, kita tolak. Kalau ada masalah di sana atau sini yang di pandang melanggar hukum, maka mekanisme penyelesaiannya ya harus melalu jalur hukum,” Ungkapnya.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Karang Taruna Kabupaten Ngawi, Abdul Ghofar, juga menyuarakan ajakan yang sama.
Dia mengajak tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan, serta seluruh masyarakat untuk menghindari people power.
Masyarakat juga diminta mempercayakan proses tahapan pemilu kepada institusi atau lembaga yang membidangi, serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.
“Mari kita tingkatkan persaudaraan, baik ukhuwah islamiah, watoniah dan basariah. Mudah-mudahan bangsa Indonesia senantiasa di Ridhoi oleh Allah SWT,” pungkasnya.
Editor: Azriel
