oleh

Kejari Tuban Tahan Sekdes Korupsi Dana Bansos Program BPNT

Tuban, Jurnal Jatim – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tuban Susilo Hadi Utomo, Sekretaris Desa (Sekdes) Cepokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban atas dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desanya sejak 2018 silam.

Penahan terhadap tersangka Susilo berdasar Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor : Print-123/M.5.33.4/Ft.1/02/2021, tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh tersangka.

“Tersangka telah dilakukan penahanan, pelaksanaan penahanan tersangka berlangsung dengan tertib dan lancar tanpa adanya hambatan suatu apapun,” kata Kasi Intel Kejari Tuban, Windhu Sugiarto, Rabu, (3/2/2021).

Ia mengungkapkan pada hari Selasa, (2/1/2021), pukul 12.00 Wib di kantor Kejari Tuban telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari Penyidik Polres Tuban  kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tuban.

“Tersangka dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tuban untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari  terhitung mulai tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021,” jelasnya.

Akibat perbuatannya, tersangka diduga melanggar Pasal Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua tersangka dijerat Pasal 8 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tersangka itu juga terancam hukum pidana maksimal  15 tahun penjara.

Terkait penahan tersebut, Nang Engki Anom Suseno selaku penasehat hukum warga Desa Cepokorejo, memberikan apresiasi positif kepada penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan.

Karena mereka telah bekerja maksimal untuk menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dirinya akan mengawal proses hukum tersebut.

“Terkait perkara tersebut, kami akan terus mengawal proses hukum sampai akhir,” tegas Engki panggilan akrabnya.

Mantap aktivis HMI itu menambahkan, sejak dulu penerapan perkara tersebut ke Undang-Undang (UU) tindak pidana korupsi (Tipikor) sudah sangat tepat. Sebab, perbuatan Sekdes Cepokorejo dilakukan di tengah Pandemi COVID-19 dengan mengambil keuntungan secara pribadi dalam program BPNT di desanya.

“Bagi masyarakat, bantuan BPNT ini sangatlah penting, dan perbuatan (Sekdes Cepokorejo, red) mengambil keuntungan dalam bentuk apapun atas hal tersebut wajib diberikan sanksi yang berat,”  ujarnya.

Lebih lanjut, pria kelahiran Palang itu menambahkan, penahan tersebut juga memberikan angin segar  bagi law enforcement (penegakan hukum) di Kabupaten Tuban. Termasuk, kabar pengembangan kasus tersebut membuat masyarakat Cepokorejo  memberikan apresiasi positif kepada penegak hukum.

“SH (Susilo Hadi Utomo) langsung ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tuban itu dapat memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat,” tegasnya.

Sebatas diketahui, kasus itu mencuat ketika sejumlah warga desa setempat mengajukan bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Setelah diakses datanya, ternyata mereka tercatat telah menerima bantuan dari program BPNT sejak 2018 silam.

Namun Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak diserahkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dari program BPNT. Justru, kartu itu disalahgunakan oleh Sekdes setempat.

 

 

Editor: Hafid