Metropolitan

DPRD amini Pemkot untuk blacklist rekanan

Pemkot Surabaya Blacklist 14 Rekanan

ozi | Senin, 30 Desember 2013 - 10:57:25 WIB | dibaca: 175 pembaca

Surabaya, jurnaljatim.com

Diakhir tahun anggaran Desember 2013 ini, akhirnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bertindak tegas dengan melakukan blacklist dan putus kontrak terhadap 14 rekanan pelaksana proyek, sampai dengan toleransi batas akhir waktu pengerjaan proyek pada 27 Desember 2013 tersebut jika mereka belum juga menuntaskan pekerjaan.

Plt Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Pemkot Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, dari ke-14 rekanan yang di-blacklist tersebut ada dua rekanan diputus sepihak kontraknya yakni proyek selasar kantor PU hingga kantor dinas Tanah Pemkot Surabaya dan proyek di SDN Sidotopo Wetan IV.

Bagi mereka yang di-blacklist dan diputus kontrak sepihak maka uang jaminan pelaksanaan dicairkan Pemkot serta mereka tidak diperkenankan mengikuti lelang proyek selama dua tahun.

"Kami tidak tebang pilih soal proyek yang belum selesai karena mereka sudah dinilai pekerjaanya mengecewakan sehingga ya diambil tindakan tegas itu," kata Eri Cahyadi, Minggu (29/12/2013).

Sedangkan bagi rekanan 12 proyek lain yang di- blacklistnamun ada kesepakatan putus kontrak, menurut Eri Cahyadi, Pemkot akan tetap membayar sesuai volume pengerjaan spesifikasi teknis proyek yang dikerjakan rekanan. Dan mereka 12 rekanan proyek yang kontraknya sepakat diputus tidak diperkenankan mengikuti lelang proyek tahun 2014.

"Seperti untuk proyek lapangan Thor itu sepakat kontrak di putus dan dibayar sesuai volume pengerjaan. Rekanan tersebut tidak diperkenankan ikut lelang proyek tahun depan," tandas Eri Cahyadi.

Dengan adanya blacklist dan putus kontrak proyek yang dilakukan Pemkot Surabaya, ungkap Eri Chayadi, harus menjadi catatan pengalaman rekanan proyek Pemkot Surabaya agar mereka tidak lagi main-main dalam pengerjaan. Semuanya harus memperhatikan kualitas dan waktu pengerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati bersama.

"Kita berharap nantinya yang menjadi rekanan pelaksana proyek Pemkot yang betul-betul bekerja dan tidak sekedar bisa mendapatkan proyek saja," tandas Eri Cahyadi.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini sendiri menyikapi adanya proyek pembangunan yang belum selesai dikerjakan meminta anak buahnya bersikap tegas. Selain memberikan sanksi denda dan lainnya blacklist terhadap rekanan bersangkutan harus betul diterapkan dengan benar. Selain itu, proyek yang gagal diselesaikan pada tahun 2013 harus dijadikan prioritas lelang ulang.

"Kita sudah sampaikan itu ke SKPD terkait sehingga proyek untuk kepentingan masyarakat Surabaya tidak terhenti begitu saja," tutur Risma.

Dewan Respons Positip Blacklist Rekanan Pemkot Surabaya

Langkah tegas Pemkot Surabaya yang mem-blacklist rekanan yang tidak mampu menyelesaikan proyek direspons positip DPRD Surabaya. Pasalnya, dengan adanya ketegasan dari Pemkot maka pelaksana proyek tidak main-main dan sekadar mencari keuntungan dari proyek Pemerintah.

"Ketegasan seperti itu yang kita tunggu-tunggu dari Pemkot Surabaya. Biar jera rekanan pelaksana proyek yang nakal," kata Sachiroel Alim Anwar, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Minggu (29/12/2013).

Di samping itu, dikatakan Alim, rekanan pelaksana proyek pembangunan Pemkot Surabaya harus selalu memerhatikan kualitas. Pengawasan ketat terhadap kualitas harus dilakukan sambil memenuhi target waktu pengerjaan.

Oleh karena itu, ungkap Alim, rekanan pelaksana proyek Pemkot Surabaya sejak awal harus betul-betul jeli dan penuh perhitungan dalam mengajukan penawaran lelang. Artinya, mereka tidak sekedar mengajukan penawaran proyek terlalu rendah dan sekaligus menimbang dengan jangka waktu pengerjaan.

"Hal itu harus diperhatikan rekanan pelaksana proyek Pemkot agar tidak terkena Blacklist, kan rekanan pelaksana sendiri yang rugi seperti 14 rekanan yang kena blacklist tahun 2013 ini," ucap Alim.

Hal sama disampaikan Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Reni Astuti. Menurutnya, pengerjaan proyek yang gagal diselesaikan jelas merugikan masyarakat. Bahkan, menurut Reni, kondisi proyek gagal selesai tahun 2013 ini lebih buruk dari tahun 2012. Hal itu dikarenakan masih lemahnya Perencanaan dan Pengawasan Dinas terkait yang tidak tegas.

"Dan kami nilai itu masalah klasik yg selalu berulang dan penilaian kami tahun ini lebih parah kondisinya," kata Reni.

Sanksi dan blacklist, ungkap Reni, memang harus diberikan ke kontraktor mokong. Namun, banyak memberi sanksi dan blacklist kepada kontraktor itu bukan prestasi Pemkot Surabaya.

"Karena tidak selesainya pengerjaan bagi kami justru mengakibatkan proyek mangkrak dan menggangu estetika Kota dan mobilitas warga Kota. Jadi Blacklist dan sanksi pada kontraktor bukanlah prestasi," tutur Reni.










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)